Lensaborneo.com- Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Sepaku, Kalimantan Timur, menjadi sorotan banyak pihak, termasuk dari kalangan legislatif. Salah satunya, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, yang mempertanyakan urgensi pembangunan IKN.
Menurutnya, meski IKN memiliki potensi besar untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, ada kekhawatiran mengenai waktu pelaksanaannya.
Samri berpendapat bahwa saat ini masih banyak persoalan dasar yang harus lebih dulu diselesaikan, seperti infrastruktur pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menyoroti kenyataan bahwa masih ada jembatan-jembatan yang belum terhubung, sehingga menyulitkan akses anak-anak untuk bersekolah.
“Banyak anak-anak yang masih kesulitan mengakses pendidikan karena faktor ekonomi,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Dengan anggaran sekitar 500 triliun rupiah yang diperlukan untuk pembangunan IKN, Samri merasa bahwa dana tersebut bisa dialokasikan lebih baik untuk menyelesaikan masalah-masalah mendesak di masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa tanpa adanya pembangunan istana negara baru, Indonesia tetap bisa berjalan dengan baik, namun jika kesejahteraan masyarakat diabaikan, maka dampaknya bisa sangat serius, termasuk meningkatnya kriminalitas akibat kemiskinan.
“Kesejahteraan masyarakat itu yang utama sebelum melanjutkan proyek besar. Jika kebutuhan dasar rakyat sudah terpenuhi, maka pembangunan infrastruktur besar bisa dilakukan dengan lebih tenang dan tanpa menimbulkan keresahan,” tandasnya. (Liz/adv)