Lensaborneo.com- Implementasi sistem pembayaran parkir non tunai di beberapa ruas jalan Kota Samarinda, menuai kritik dari warga setempat. Kritikan ini pun menarik perhatian Novi Marinda Putri, anggota Komisi II DPRD Samarinda.
Novi menilai bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda sudah berada di jalur yang benar untuk mengurangi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir tepi jalan. Namun, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu lebih ditingkatkan.
“Langkah Dishub tepat, tetapi jika mesin EDC tidak dikeluarkan secara proaktif, masyarakat tetap akan membayar tunai, perlu diperbaiki,” beber Novi.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan dan konsistensi dalam penerapan sistem ini. Sebab menurutnya, pengawasan yang ketat dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat sangat penting agar sistem ini berjalan efektif dan efisien.
“Tanpa itu, tujuan untuk meningkatkan PAD melalui sistem non tunai tidak akan tercapai,” tambahnya.
Novi menggarisbawahi bahwa perubahan kebiasaan memerlukan waktu dan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Jukir juga, lanjutnya, perlu untuk lebih proaktif mengarahkan masyarakat untuk menggunakan sistem non tunai.
“Edukasi harus lebih intensif dan dilakukan secara berkelanjutan,” tutupnya.
Ia berharap bahwa dengan langkah-langkah tersebut, sistem parkir non tunai ini dapat berfungsi optimal dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Samarinda. (Liz/adv)