Lensaborneo.com- Anggota DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti mengungkapkan bahwa meskipun program BPJS Ketenagakerjaan sudah berjalan, masih ada sejumlah rintangan yang membuat banyak anggota pekerja rentan tidak mendapatkan perlindungan secara langsung maupun yang tidak langsung.
Ditegaskannya, cakupan program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Tepian masih belum optimal. Ia menyebutkan empat isu utama yang menjadi penghalang.
“Kendala-kendala ini harus segera diatasi agar semua pekerja rentan di Kota Samarinda mendapatkan perlindungan yang memadai,” tuturnya.
Salah satu dari empat kendala itu yakni kurangnya literasi kepada pekerja, rendahnya pemahaman tentang pentingnya BPJS Ketenagakerjaan.
Dilanjutkan dengan akses pendaftaran yang begitu sulit, terutama bagi pekerja informal, serta beberapa regulasi yang dianggap tidak cukup fleksibel untuk konteks lokal.
“Kami berharap cakupan program BPJS Ketenagakerjaan di Samarinda dapat meningkat, sehingga semua pekerja rentan mendapatkan perlindungan yang mereka perlukan,” tutupnya.
Dengan ini, Sri Puji mendorong program BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan jaminan sosial yang lebih baik bagi seluruh pekerja di Kota Samarinda, terutama bagi mereka yang tergolong rentan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial di daerah ini. (Liz/adv)