Rakor DPTPH : Kaltim Harus Belajar Penuhi Kebutuhan Pangan Menjelang IKN

Balikpapan,Lensaborneo.com – Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur menggelar acara rapat koordinasi dan sosialisasi yang bertempat  di Hotel Novotel pada Senin ( 30/01/2023).

Hadir Asisten II Ujang Rahmat Mewakili Gubernur Kaltim dan Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Siti Farisyah Yana. Selain itu yang menjadi nara sumber kegiatan ini akademisi Prof Bernatal Saragih dan Ketua Komisi II Muhammad Adam..

Dalam paparannya, Prof.Bernatal Saragih mengatakan mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN)  tidak hanya menyelesaikan masalah administrasi saja, tetapi sekarang ada yang dinamakan Kampus Merdeka. “Dengan Kampus Merdeka diharapkan mahasiswa yang KKN dapat membantu masyarakat untuk ketahanan pangan dengan bercocok tanam,” tuturnya.

Ditambahkannya, apabila dilihat sekarang Kaltim tidak mungkin untuk dapat menjadi lumbung padi seperti Sulawesi Selatan, mengingat wilayah ini selain adanya tambang batu bara untuk pertanian juga banyak lahan kelapa sawit.

“Selain itu juga masalah irigasi. Mengenai pengairan yang kurang representatif sehingga sulit untuk pengairan sawah,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Muhammad Adam mengatakan ada beberapa poin untuk  mengantisipasi Ibu Kota Nusantara di Kaltim dengan  bertambahnya jumlah penduduk.

“Diperkirakan jumlah penduduk Kaltim akan bertambah 800.000 sampai 1000.000.orang. Tentu kebutuhan logistiknya terutama pangan pasti juga akan meningkat. Sekarang saja katakanlah penduduk Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kukar dan Samarinda, sebagian besar kebutuhannya didatangkan dari luar Kaltim,” ujarnya.

Dicontohkannya, pada Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pertanian tidak lagi mengurus soal pangan tetapi semua dilaksanakan oleh  Perusda  BMD Ketahanan Pangan. DKI bahkan berani menyetok kebutuhan pangan sampai 3 bulan untuk seluruh penduduk Jakarta yang jumlahnya 12 juta orang.

Untuk itu, sarannya, Kaltim perlu melakukan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan pangan mencontoh pemenuhan pangan DKI Jakarta tersebut. Misalnya,  untuk beras  bekerjasama dengan Karawang dan beberapa sentra sentra produksi beras.

“Mereka kerjasama setahun, tiga tahun sampai lima tahun dan mereka bayar cash (tunai). Untuk diketahui kebutuhan beras di DKI itu sampai 3.000 ton per hari. Telor 1.500.000 per hari. Kan di DKI tidak ada pertanian, tetapi mereka bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya,” ujarnya.

Untuk itu Muhammad Adam meminta Pemprov Kaltim untuk  belajar bagaimana mempersiapkan diri agar tidak tergantung dari luar daerah dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan kita.

Provinsi Kaltim sudah memiliki Perda No 23 Tahun 2016 tentang perlindungan lahan pertanian pangan. Jangan sampai di RTRW kita tergerus oleh pembangunan perumahan atau untuk  kelapa sawit atau ditambang. Kita dorong kabupaten/kota untuk turut mengalokasikan lahan pangan,” sarannya.(Lik/adv)

Editor : Yulwan