Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim, BPK RI Serahkan Laporan Keuangan Pemprov Tahun 2020 Kaltim Raih WTP Yang Ke 8

Samarinda,LensaBorneo.com- Rapat Paripurna ke – 14 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, yang juga turut dihadiri oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Harry Azhar Azis, Gubernur Kaltim Isran Noor, dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi.yang berlangsung di gedung E lantai 6 DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, pada Senin (31/05/2021).

Salah satu agenda dalam rapat paripurna ini yaitu, membahas tentang Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Perwakilan Provinsi Kaltim atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun anggaran 2020.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, menyampaikan dan menjelaskan tentang laporan hasil pemeriksaan BPK RI sesuai dengan ketentuan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

” Dengan disampaikan khususnya fungsi pengawasan sejalan dengan Permendagri nomor 13, tahun 2010 tentang fungsi pengawasan dewan tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK,” ucap Makmur HAPK. Sekaligus penyerahan laporan hasil keuangan dari BPK RI, Harry Azhar Azis selaku Anggota VI BPK RI,kepada Pemerintah Provinsi Kaltim, BPK juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kaltim beserta DPRD Kaltim dalam melaksanakan keuangan daerah.

Ia juga mengatakan, Kaltim mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan pencapaian WTP yang kedelapan kalinya didapatkan pemprov Kaltim. Meskipun begitu seluruh laporan keuangan mendapatkan catatan.

” Beberapa rekomendasi BPK agar dilakukan perbaikan terhadap penyaluran bantuan sosial. Kemudian BUMD kerja sama penataan milik daerah dengan pihak ketiga. Perbaikan aspek tersebut tidak hanya berdampak akuntabilitas juga berdampak kesejahteraan dan perekonomian Kaltim. Ini menunjukkan WTP namun tetap adanya perbaikan pengelolaan keuangan provinsi Kaltim,” jelas Harry.

BPK meminta agar pemprov Kaltim segera menyelesaikan catatan tersebut berdasarkan waktu yang ditentukan yaitu selama 60 hari.

“Saya optimistis akan kemampuan dan komitmen Pemprov Kaltim untuk mengatasi dampak pandemi terhadap kesejahteraan rakyat,” tutup Harry