Selasa, Mei 20, 2025
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
    • DPMPD Kaltim
    • Dispora Kaltim
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Kota Balikpapan
    • Kabupaten Berau
    • Kabupaten Kutai Barat
    • Kabupaten Mahakam Ulu
    • Kominfo Kutai Timur
    • KPID Kaltim
    • Kominfo Kaltim
    • Kominfo Samarinda
    • Kota Balikpapan
    • Kota Bontang
    • Kota Samarinda
    • Kominfo Kutai Kertanegara
  • Opini & Publik
  • Redaksi
  • Legalitas
  • INFO PRODUK
  • Pedoman Media
No Result
View All Result
LensaBorneo.com
Advertisement
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
    • DPMPD Kaltim
    • Dispora Kaltim
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Kota Balikpapan
    • Kabupaten Berau
    • Kabupaten Kutai Barat
    • Kabupaten Mahakam Ulu
    • Kominfo Kutai Timur
    • KPID Kaltim
    • Kominfo Kaltim
    • Kominfo Samarinda
    • Kota Balikpapan
    • Kota Bontang
    • Kota Samarinda
    • Kominfo Kutai Kertanegara
  • Opini & Publik
No Result
View All Result
Lensaborneo.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
  • Opini & Publik

Sani Nilai Penundaan Pengangkatan CPNS dan P3K Ganggu Pelayanan Publik

14/03/2025
in DPRD Samarinda
Sani Nilai Penundaan Pengangkatan CPNS dan P3K Ganggu Pelayanan Publik

Samarinda, Lensaborneo.com – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain dari Fraksi PKS, menyoroti dampak penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terhadap pelayanan publik di daerah.

Ia memandang bahwa, banyak instansi pemerintahan saat ini mengalami kekurangan tenaga kerja, yang berimbas pada efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu ia menekankan, penundaan pengangkatan ini tidak hanya berdampak pada instansi pemerintah, tetapi juga menghambat hak para calon ASN untuk segera menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Keterlambatan ini dinilai berpotensi menurunkan kualitas layanan yang seharusnya dapat lebih optimal jika jumlah tenaga kerja mencukupi.

“Penundaan pengangkatan berdampak langsung pada efektivitas pelayanan publik. Banyak instansi yang kekurangan tenaga kerja, dan ini berisiko menurunkan kualitas layanan bagi masyarakat. Semakin lama ditunda, semakin besar beban kerja yang harus ditanggung ASN yang sudah ada,” ujar Sani, belum lama ini.

Ia menegaskan bahwa percepatan pengangkatan ASN baru menjadi solusi yang harus diprioritaskan oleh pemerintah. Dengan bertambahnya tenaga kerja, pelayanan publik dapat lebih optimal dan menjangkau masyarakat secara luas.

Sebaliknya, jika terus ditunda, tidak hanya calon ASN yang terdampak, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada layanan pemerintah.

“Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pengangkatan CPNS dan P3K. Jika tidak, kekurangan tenaga kerja ini akan semakin memperberat ASN yang sudah ada dan pada akhirnya berdampak pada pelayanan publik yang kurang maksimal,” tandasnya. (Liz/adv)


Berita Terkait

Ismail Latisi Soroti Kesejahteraan Guru sebagai Kunci Peningkatan Kualitas Pendidikan di Samarinda

Perbaikan Jalan Rusak di Samarinda Dinilai Tidak Efektif, DPRD Desak Evaluasi Sistem Perencanaan dan Pengawasan

Share196Tweet123
Previous Post

Wacana Pemekaran Tenggarong Seberang, Harapan Baru bagi Pembangunan Desa

Next Post

Samri Desak Pemkot Samarinda Prioritaskan LPJU

Next Post
Samri Desak Pemkot Samarinda Prioritaskan LPJU

Samri Desak Pemkot Samarinda Prioritaskan LPJU

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

800789
Users Today : 639
Users Yesterday : 878
Total Users : 800789
Total views : 4435502
Who's Online : 5

© 2019-2024 Lensaborneo,com All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Blog
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Pedoman Media
  • Legalitas
  • Berita Daerah
  • Nasional
  • Popular

© 2019-2024 Lensaborneo,com All Rights Reserved