Samarinda, Lensaborneo.com – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain dari Fraksi PKS, menyoroti dampak penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terhadap pelayanan publik di daerah.
Ia memandang bahwa, banyak instansi pemerintahan saat ini mengalami kekurangan tenaga kerja, yang berimbas pada efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Untuk itu ia menekankan, penundaan pengangkatan ini tidak hanya berdampak pada instansi pemerintah, tetapi juga menghambat hak para calon ASN untuk segera menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.
Keterlambatan ini dinilai berpotensi menurunkan kualitas layanan yang seharusnya dapat lebih optimal jika jumlah tenaga kerja mencukupi.
“Penundaan pengangkatan berdampak langsung pada efektivitas pelayanan publik. Banyak instansi yang kekurangan tenaga kerja, dan ini berisiko menurunkan kualitas layanan bagi masyarakat. Semakin lama ditunda, semakin besar beban kerja yang harus ditanggung ASN yang sudah ada,” ujar Sani, belum lama ini.
Ia menegaskan bahwa percepatan pengangkatan ASN baru menjadi solusi yang harus diprioritaskan oleh pemerintah. Dengan bertambahnya tenaga kerja, pelayanan publik dapat lebih optimal dan menjangkau masyarakat secara luas.
Sebaliknya, jika terus ditunda, tidak hanya calon ASN yang terdampak, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada layanan pemerintah.
“Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pengangkatan CPNS dan P3K. Jika tidak, kekurangan tenaga kerja ini akan semakin memperberat ASN yang sudah ada dan pada akhirnya berdampak pada pelayanan publik yang kurang maksimal,” tandasnya. (Liz/adv)