Sektor Usaha Burung Walet Dinilai Iswandi Belum Berdampak Signifikan Terhadap PAD

Samarinda,Lensaborneo.com – Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyuarakan keprihatinan terkait kondisi penerimaan daerah dari sektor usaha sarang burung walet yang hingga kini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Hal ini menjadi sorotan utama Komisi II karena potensi ekonomi dari bisnis ini sebenarnya sangat besar, namun realisasi pendapatannya masih nol.

Iswandi menyoroti ketidaksesuaian antara jumlah rumah sarang burung walet yang tersebar di Samarinda dengan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah.

“Rumah-rumah walet di Samarinda sudah banyak berdiri, namun pendapatan dari sektor ini masih nol,” jelas Iswandi, belum lama ini.

Lebih jauh, Iswandi membandingkan kondisi tersebut dengan capaian Pendapatan Bea dan Retribusi Daerah (PBRD) lainnya yang justru menunjukkan hasil positif.

“Untuk PBG atau dulu IUB, target penerimaan sudah terlampaui, bahkan mencapai 180 persen dalam waktu kurang dari satu tahun,” tambahnya.

Namun demikian, ada beberapa jenis pajak dan retribusi lain yang realisasinya masih jauh dari target, hanya berkisar 20 sampai 30 persen. Iswandi pun mengakui bahwa pihaknya masih memetakan sektor-sektor mana saja yang bermasalah dan berpotensi menjadi kendala dalam optimalisasi penerimaan daerah.

Salah satu fokus utama Komisi II adalah sektor sarang burung walet, yang dinilai memiliki masalah dalam hal panen sehingga berdampak pada pendapatan daerah.

“Kami sudah mempertanyakan hal ini kepada para pengusaha sarang walet, mereka menyebutkan alasan belum panen sebagai kendala. Tapi kami rasa alasan itu tidak cukup masuk akal,” ujar Iswandi.

Pihak DPRD berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi usaha sarang burung walet untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Kalau memang perlu, kami akan turun langsung untuk meneliti dan memastikan apa kendalanya,” tegas Iswandi.

Sorotan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Samarinda untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dengan cara lebih transparan dan akurat dalam pengawasan. Komisi II berharap dengan langkah-langkah evaluasi dan pengawasan yang lebih intensif, semua sektor potensial bisa memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan kota Samarinda.

Iswandi mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha agar potensi-potensi daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat Samarinda.

“Kita tidak ingin potensi yang besar ini justru menjadi sia-sia,” pungkasnya. (Liz/adv)