Lensaborneo.com- Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, dengan tegas memberikan sorotan terhadap peran yang dimainkan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka pelaksanaan kebijakan.
Ia menekankan bahwa, meskipun penanggung jawab terakhir dari kebijakan adalah presiden dan menteri yang bertugas menyusun norma dari setiap perusahaan, Pemerintah
Provinsi tidaklah berdiri sendiri.
Sebaliknya, Pemerintah Provinsi bertindak sebagai eksekutor tertinggi yang memerlukan kerja sama yang erat dengan pemerintah kota dan desa.
“Tujuannya ini agar kebijakan yang berasal dari pusat dapat diinstruksikan dan diimplementasikan dengan baik di tingkat daerah,” beber Akmal, dalam Coffee Morning, di Aula Odah Etam, Selasa (27/2/24).
Lebih lanjut, Akmal Malik juga menyadari bahwa dinamika eksekusi kebijakan seringkali tidak berjalan dengan optimal, dan hal ini merupakan tantangan yang perlu diatasi bersama.
Oleh karena itu, dalam konteks ini, ia menyoroti peran penting media dalam memahami dinamika eksekusi kebijakan tersebut dan menyampaikannya kepada masyarakat.
Dengan kata lain, Akmal Malik mengajak media untuk terus berperan aktif dalam menyampaikan temuan-temuan di lapangan kepada eksekutor kebijakan.
“Ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa informasi yang akurat dan relevan disampaikan kepada masyarakat secara efektif untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang dinamika pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah,” tandasnya.(Liz/ad/Kominfokaltim)