Anhar Desak Pemkot Selesaikan Tunggakan Upah Pekerja Teras Samarinda

Samarinda, lensaborneo.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mendapat sorotan tajam dari DPRD terkait belum terselesaikannya pembayaran upah pekerja proyek Teras Samarinda.

DPRD menilai, lambannya respons Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani masalah ini berpotensi merugikan para pekerja dan mencoreng kepercayaan publik terhadap pengelolaan proyek pemerintah.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menekankan bahwa OPD yang bertanggung jawab seharusnya segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan ini.

Ia memandang, keterlambatan pembayaran ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, terutama karena para pekerja sangat bergantung pada upah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

“Ini bukan hanya sekadar administrasi proyek, tapi menyangkut hak dan kesejahteraan pekerja. Seharusnya OPD segera bertindak dan memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu,” ujarnya, Kamis (27/2/2025).

Selain itu, ia juga mempertanyakan mengapa pihak kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek ini belum dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Menurutnya, situasi ini menimbulkan kecurigaan adanya permainan antara OPD dan kontraktor yang menyebabkan masalah ini tidak segera dituntaskan.

“Kami ingin tahu, mengapa kontraktor tidak pernah hadir untuk memberikan penjelasan? Jangan sampai ada upaya untuk melindungi pihak tertentu dan mengabaikan hak pekerja,” ungkapnya.

Untuk memastikan adanya penyelesaian yang jelas, DPRD Samarinda mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau penggunaan hak interpelasi untuk meminta pertanggungjawaban langsung dari Wali Kota Samarinda.

“Pemkot tidak bisa lepas tangan. Jika ingin menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat, maka penyelesaian kasus ini harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

DPRD memperingatkan bahwa jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, maka bisa berdampak buruk pada proyek-proyek lain di Samarinda. Kepercayaan perusahaan konstruksi terhadap sistem administrasi pemerintah bisa menurun, yang pada akhirnya dapat mempersulit pelaksanaan proyek di masa depan.

Pemerintah Kota Samarinda kini didesak untuk segera mengambil langkah konkret guna memastikan hak pekerja dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ini adalah tanggung jawab pemerintah. OPD harus segera bertindak, dan Wali Kota harus menunjukkan kepeduliannya terhadap nasib para pekerja,” tutupnya. (Liz/adv)