DPRD Samarinda Dorong Perluasan Jangkauan Program Gratispol

Samarinda, lensaborneo.com – Program Gratispol yang diusung pasangan Rudy dan Seno selama masa kampanye mendapat perhatian luas karena menjanjikan pendidikan gratis bagi jenjang SMA hingga kuliah S1, S2, dan S3.

Dukungan terhadap program ini datang dari berbagai pihak, termasuk DPRD Kota Samarinda, yang berharap kebijakan ini dapat direalisasikan secara menyeluruh agar benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu.

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri, menilai bahwa agar lebih efektif, Gratispol tidak hanya berfokus pada pembebasan biaya SPP, tetapi juga mencakup kebutuhan pendidikan lainnya, seperti seragam dan buku.

Ia mengatakan bahwa, program pendidikan gratis seharusnya mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan dengan kebutuhan dasar siswa, sehingga keluarga yang kurang mampu tidak terbebani dengan pengeluaran tambahan yang masih berkaitan dengan pendidikan.

“Masih ada biaya yang menjadi kendala, misalnya untuk seragam dan buku. Jika program ini bisa mengcover hal tersebut, tentu akan lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat,” ungkap Samri, Kamis (27/2/2025).

Ia menambahkan bahwa dalam sistem pendidikan di Indonesia, seragam masih menjadi bagian yang diwajibkan oleh sekolah, sehingga pembiayaannya perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Selain itu, ketersediaan buku yang dijanjikan oleh pemerintah kota juga harus dipastikan benar-benar dapat diakses oleh seluruh siswa tanpa terkecuali.

“Pendidikan gratis harus lebih dari sekadar menghapus biaya SPP. Pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar lainnya juga terpenuhi agar program ini benar-benar efektif,” bebernya.

Selain itu, DPRD Kota Samarinda juga menyoroti pentingnya pemerataan akses bagi seluruh siswa di berbagai wilayah. Program Gratispol diharapkan tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di pusat kota, tetapi juga menjangkau wilayah pinggiran dan daerah dengan akses pendidikan yang masih terbatas.

“Kami ingin melihat kebijakan ini benar-benar diterapkan secara merata. Jangan sampai hanya sekolah-sekolah tertentu yang mendapat manfaat, sementara siswa di daerah terpencil masih mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang layak,” tegas Samri.

DPRD Kota Samarinda pun mendorong pemerintah kota untuk melakukan evaluasi dan perencanaan yang lebih komprehensif dalam mengimplementasikan program Gratispol. Kejelasan mekanisme dan pengawasan pelaksanaan program sangat penting agar kebijakan ini tidak hanya menjadi janji kampanye, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Jika pendidikan gratis bisa dirancang sebagai satu paket lengkap yang mencakup semua kebutuhan siswa, tentu manfaatnya akan lebih besar bagi masyarakat. Kami akan terus mengawal kebijakan ini agar benar-benar berjalan dengan baik,” tandasnya. (Liz/adv)