Lensaborneo.com – Sejumlah fotografer yang sering menawarkan jasa foto berbayar di Teras Samarinda merasa dirugikan oleh kebijakan Pemkot Samarinda yang melarang mereka beraktivitas di ruang publik tersebut.
Melihat polemik ini, Anggota DPRD Samarinda Abdul Rohim menilai kebijakan tersebut tidak adil dan tidak sejalan dengan tujuan utama pembangunan Teras Samarinda.
Ia menekankan bahwa prinsip inklusivitas dan akselerasi ekonomi yang menjadi dasar pembangunan Teras Samarinda justru mendukung keberadaan jasa fotografi di sana.
“Fotografer ini tidak mengganggu, tidak memaksa, dan bahkan membantu mempublikasikan Teras Samarinda melalui hasil karya mereka. Justru, keberadaan mereka seharusnya dihargai,” ujar Abdul Rohim.
Ia juga membandingkan fotografer dengan pedagang liar yang membawa barang fisik dan berpotensi menimbulkan sampah. Menurutnya, fotografer menawarkan jasa yang bersifat kreatif tanpa dampak lingkungan yang merugikan.
Abdul Rohim menambahkan bahwa pemkot perlu mempertimbangkan peran fotografer dalam mendukung daya tarik Teras Samarinda. Ia mendesak agar pemerintah lebih fleksibel dan memberikan ruang bagi mereka untuk berkarya.
“Ini ruang publik, semua warga Samarinda berhak menikmati dan berkontribusi. Selama tidak ada dampak buruk, kenapa harus dilarang?” tandasnya.
Ia berharap Pemkot Samarinda dapat mengakomodasi kebutuhan berbagai kelompok, termasuk fotografer, untuk mendukung semangat inklusivitas dan kreativitas masyarakat di ruang publik. (Liz/adv)