Novel Minta OPD Maksimalkan Pengawasan Terhadap Perusahaan Tambang dan Sawit

KUTAI TIMUR – Banyaknya perusahaan tambang batu bara dan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat pula.

Jangan sampai banyaknya perusahaan tersebut beroperasi justru membuat banyak fasilitas masyarakat terganggu dan rusak.

Hal tersebut dikatakan oleh anggota DPRD Kutim, Novel Tity Paembonan   yang masih sering menemukan  laporan terkait dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan baik tambang maupun perkebunan sawit.

“Saya kerap meminta pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim memperketat  dan memaksimalkan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di Kutim,” tegasnya.

Langkah ini, menurutnya harus dilakukan oleh DLH untuk mencegah adanya aksi ‘nakal’ perusahaan yang dapat berakibat fatal terhadap lingkungan hidup baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang.

Mengingat kerusakan lingkungan akan mempunyai dampak berantai yang kemungkinan besar efeknya akan dirasakan oleh generasi generasi selanjutnya di Kutim.

“Pengawasan maksimal dan optimal saya rasa itu adalah langkah preventif terbaik yang harus dilakukan oleh dinas terkait yakni DLH, jika perlu mungkin tindakan tegas musti diambil oleh DLH dengan menjerat pelaku melalui peraturan yang berlaku dan memberikan sanksi berat,” tegasnya saat dihubungi pada Selasa (15/11/2022).

Terkait kendala anggaran, Novel mengatakan memang sering dikeluhkan oleh DLH Kutim dalam melakukan pengawasan.Novel menyarankan agar Dinas tersebut membuat rancangan program penganggaran terkait kegiatan pengawasan dan diajukan ke bupati secara langsung mengingat pentingnya pengawasan terhadap perusahaan.

Dirinya secara tegas juga menyampaikan akan membantu menyuarakan dan mengawal program anggaran bagi DLH Kutim untuk melakukan pengawasan melalui Banggar DPRD.

Ini dilakukan agar anggaran operasional untuk pengawasan dapat maksimal sehingga kinerja DLH Kutim dalam mencegah pengrusakan lingkungan juga dapat optimal.

“Kalau DLH sampai tidak punya anggaran untuk melakukan pengawasan itu keterlaluan.Mengingat banyaknya perusahaan tambang dan kelapa sawit sangat banyak di Kutim. Kami akan ikut membantu memastikan mereka dapat memiliki anggaran yang cukup melalui Banggar DPRD, karena dari sisi itulah kami bisa membantu,” tegasnya.(EQ/adv/dprdkutim)