Lensaborneo.com- Lahan baru untuk sektor pertambangan yang dirancang oleh pemerintah memerlukan seleksi ketat, dalam hal ini, terkait dengan kebijakan izin pembukaan lahan tersebut.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan hal tersebut, dimana menurutnya kebijakan yang disusun haruslah cermat.
“Agar bisa memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekaligus melindungi lingkungan,” ujar Deni.
Lebih lanjut, diungkapkan Politisi Fraksi Gerindra tersebut, banyak aktivitas tambang di Kalimantan Timur (Kaltim) yang telah menyebabkan kerusakan alam signifikan dan mengganggu ekosistem serta kehidupan warga sekitar.
Oleh sebab itu, pengelolaan tambang harus mematuhi ketentuan hukum dan diawasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan demi keuntungan pribadi.
Pemerintah ditekankannya untuk tidak memberikan kebijakan tanpa pertimbangan yang matang. Seleksi ketat dan pengelolaan yang bertanggung jawab sangat penting agar tidak menimbulkan masalah baru.
“Banyak tambang terbuka di Indonesia telah menyebabkan kerusakan alam yang signifikan,” ungkap Deni.
Deni juga mengkritik pengelolaan tambang saat ini yang dianggap kacau dan berharap bahwa kebijakan yang lebih selektif dan ketat di masa depan dapat membawa manfaat bagi alam dan masyarakat. (Liz/adv)