KUTAI TIMUR – Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memaksimalkan pembelajaran paket kesetaraan A B dan C. Masyarakat yang tidak tuntas mengenyam pendidikan diberikan kesempatan untuk memperoleh ijazah formal walaupun masa sekolahnya tidak tuntas melalui Satuan Pendidikan Non Formal (SNF-SKB).
Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan (Disdik) Kutim Achmad Junaini mengatakan terdapat 925 warga belajar yang sedang mengikuti Pendidikan non formal di SKB Sangatta Utara.
Ditambahkannya, kendala saat ini yakni pamong dan tutor yang melakukan pembelajaran secara jemput bola di empat ponpes, tingkat desa maupun khusus anak yang datang belajar langsung di SKB, jumlahnya sangat terbatas.
“Sekarang pamong yang merupakan PNS cuma 1, sedangkan tutor rata-rata. TK2D berjumlah 19. Kalau berdasarkan regulasi, minimal 20 pamong belajar. Sekarang kalau bicara pamong hanya satu. Sedangkan sisanya tutor yang statusnya honor daerah,” jelasnya, Selasa (22/11/2022).
Sementara jumlah muridnya sangat banyak, bahkan berdasarkan pelaksanaan program layanan Cap Jempol terdapat 414 warga belajar yang berasal beberapa kecamatan di Kutim.
“Ditambah mereka yang baru naik tingkat. Misalnya kelas satu akhirnya naik kelas 2. Begitu pula seterusnya, hingga semua tingkatan pendidikan. Sekarang total keseluruhan warga belajar yang terdata dalam dapodik (data pokok pendidikan) mencapai 925,” ungkapnya.
Tingginya antusias warga yang putus sekolah ataupun yang tidak pernah mengenyam pendidikan ini sangat tinggi. Sedangkan jumlah rombongan belajar tidak didukung dengan jumlah pamong dan tutor, terutama bagi ponpes, yang santrinya tidak keluar dan murni menginap di asrama sekolah.
“Otomatis harus jemput bola melakukan pembelajaran. Bagaimana menerapkan itu kalau SDM-nya kurang. Ini yang menjadi perhatian saat ini,” ujarnya.
Sedangkan para tutor yang merupakan tenaga honorer, sedang ancang-ancang mengikuti tes PPPK dari sekolah lain. Sebab, terdapat peluang untuk jenis ijazah yang dimiliki para tutor. Baik sarjana komputer dan lainnya, sedang mempersiapkan diri mengikuti seleksi PPPK dari sekolah lain.
Ditambahkan jika semakin lama jumlah tutor akan terus berkurang. 2021 saja ada tiga tutor yang keluar karena dinyatakan lolos PPPK. Tahun ini ada yang tinggal menunggu penempatan.
Hal ini berdampak sangat besar terhadap pelaksanaan belajar mengajar kepada kelompok belajar (pokjar) yang telah dibentuk. Apalagi jika tidak ada penambahan tutor, maka SKB akan kekurangan SDM.
“Makanya kami akan bersurat dan berangkat bersama ke Jakarta, untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Bagaimana kedepannya, agar setelah membaca data kami kemudian mereka akan berkoordinasi dengan Menpan-RB,” harapnya.(adv/kominfokutim)