Lensaborneo.com- Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Anhar, menyampaikan keprihatinannya terhadap potensi ketidakstabilan politik yang dapat berdampak negatif pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menurut pandangannya, ada risiko bahwa politisi dalam partai politik bisa terfokus pada kepentingan pribadi mereka, yang mungkin mempengaruhi jalannya pembangunan IKN tergantung pada pergantian kepemimpinan nasional.
“Dalam dinamika partai politik, terdapat kecenderungan bagi beberapa politisi untuk mengutamakan keuntungan pribadi,” ungkapnya.
Anhar menekankan bahwa proyek pembangunan IKN bukanlah proyek yang bisa diselesaikan dengan cepat, melainkan memerlukan komitmen jangka panjang dan stabilitas politik yang kokoh.
Pembangunan IKN adalah proyek yang akan berlangsung dalam rentang waktu yang jauh lebih panjang daripada masa jabatan seorang presiden.
“Yang umumnya berlangsung sepuluh tahun,” tambahnya.
Anhar mempertegas bahwa untuk mencapai kesuksesan dalam pembangunan ini, dibutuhkan kesinambungan dan fokus jangka panjang.
Meskipun begitu, Anhar menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai lokasi upacara Hari Proklamasi kepada Presiden RI, Joko Widodo.
“Keputusan Pak Jokowi terkait lokasi upacara Hari Proklamasi saya dukung, baik itu di Bukit Soeharto atau di tepi Sungai Mahakam,” tandasnya.
Dalam hal ini, kesadaran akan tanggung jawab jangka panjang dalam menjaga kontinuitas proyek nasional sangatlah penting. (Liz/adv)