Lensaborneo.id, Samarinda – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021 sudah di depan mata, namun sejumlah persoalan masih menjadi kendala. Salah satunya adalah tidak meratanya penempatan siswa di sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid. ketika di konfirmasi lensa, pada Selas ( 25/05/2021 ). Menurutnya, masalah yang muncul dengan tidak meratanya siswa di sekolah-sekolah, karena dipengaruhi oleh sistem zonasi. Sementara, jalur PPDB lain seperti jalur prestasi jarang “dilirik” siswa maupun orangtua siswa.
” Sistem zonasi ini banyak kelemahannya. Dengan adanya sistem zonasi, seolah-olah yang prestasi jadi terabaikan,” ucapnya pada media ini, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim beberapa waktu lalu.
Legislatif dari Partai PDIP ini menyebut, berdasarkan hasil pertemuan dengan Disdikbud Kaltim tersebut, diperoleh kepastian bahwa pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2021 tetap dilaksanakan Juni ini. Namun begitu, terkait teknis pelaksanaan belajar tatap muka di sekolah, belum ada pembahasan lebih lanjut.
“Iya tetap berjalan. Tapi untuk tatap muka, kita tidak sampai di sana (pembahasan, red),” katanya.
Terkait dengan sejumlah kendala yang dihadapi jelang PPDB tahun ajaran 2021, terbanyak terjadi di Kota Samarinda dan Balikpapan. Persoalannya, rata-rata siswa atau orangtua siswa lebih memilih sekolah favorit, baik negeri maupun swasta. Akibatnya, di beberapa sekolah sepi peminat. Ely Hartati Rasyid menilai, persoalan itu terjadi karena tidak adanya aturan petunjuk teknis (juknis) yang jelas terkait penerimaan siswa baru.
“PPDB di Samarinda dan Balikpapan harus punya juknis yang jelas. Jadi SMA atau SMK favorit tidak kewalahan. Kami juga anggota DPRD dimintai tolong, kita bisa memberikan jawaban yang jelas tentang batasan yang diterima sekolah itu,” terangnya.
Untuk mengatasi berbagai persoalan seputar PPDB dan penempatan sekolah siswa, Ely Hartati Rasyid menyarankan agar Disdikbud Kaltim membuat tataran birokrasi yang jelas.
tataran birokrasi, jadi jangan masalah lagi, khususnya Samarinda dan Balikpapan yang permintaan dan penawaran ada jurang. Misalnya, kursi yang tersedia berapa dan yang lulus berapa, itu kan harus ditampung, baik di sekolah negeri maupun swasta. Persoalannya kan, berlomba-lomba di negeri, sekolah favorit. Itu persoalan tersendiri,” katanya.
Anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar ini mengingatkan kepada siswa dan orangtua siswa, bahwa sekolah negeri dan sekolah favorit bukan jaminan anak akan menjadi pintar.
“Orang sekarang imagenya ke sekolah favorit. Padahal belum tentu juga outputnya, tapi belanja merek yang penting. Kadang orangtua murid dan murid sendiri berkeras untuk di SMA/SMK pilihannya. Tapi kadang tidak memenuhi skoring tahap penerimaan,” pesannya.
Penulis : Yanka/urp
Editor : Ony