Semua Desa di Kaltim Didorong Untuk Melakukan Inventarisasi Aset Desa

Lensaborneo.com, Samarinda- Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Sugeng Gunawan menyebutkan, bahwa Kabupaten Paser satu-satunya daerah di Provinsi Kaltim yang sudah menyampaikan Laporan Hasil Investasi (LHI) Aset Desa ke Kementerian Dalam Negeri.

Sedangkan selebihnya, berdasarkan data Direktorat Fasilitasi Pengelolaan Aset Kementerian Dalam Negeri sejak 2021 hingga 2023 belum melaporkan LIA Desa.

“LHI Aset Desa Kabupaten Paser yang disampaikan senilai Rp. 1.545.245.508.954,” ungkap Sugeng Gunawan saat menjadi Narasumber Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Aset Desa se Kaltim di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (7/9/2023).

Berkaitan itu, Sugeng mengajak Pemprov dan Pemkab se-Kaltim untuk mendorong desa melakukan inventarisasi aset desa di wilayah masing-masing.

Harapannya, agar pengelolaan aset desa semakin baik ditandai seluruh aset desa tercatat dengan baik.

Secara nasional, lanjutnya, baru terdapat 85 pemerintah daerah yang menindaklanjuti surat terkait LHI Aset Desa dengan rincian 83 kabupaten dan 2 kota.

Rinciannya 15 kabupaten data tidak sesuai dan 11 kabupaten tahap verifikasi. Kemudian 57 kabupaten dan 2 kota dengan 7.000 desa di dalamnya data sudah menyampaikan data ke Menteri Dalam Negeri dengan nilai aset desa Rp. 99.317.858.796.142,-.

Lebih lanjut, Permendagri No 1/2016 tentang pengelolaan aset mengamanatka ada larangan dan menjadi peringatan aset desa harus dijaga diamankan walaupun perlakuan berbeda.

“Dalam pengelolaan aset desa terdapat beberapa asas yang perlu diperhatikan, yakni asas kepentingan umum, asas fungsional, dan asas kepastian hukum,” ujarnya.

Sementara Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dakwan DPMPD Kaltim, Diny menyebutkan bahwa desa dalam pengelolaan aset desa perlu memperhatikan peraturan perundang berlaku.

Diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 aset Desa mengamanatkan perlu memperhatikan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Karena itu, ia berharap agar rapat kerja teknis pengelolaan aset ini dapat meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan aset desa.

“Diharapkan Peserta dapat memperhatikan paparan yang disampaikan Narasumber untuk kegiatan Pembangunan di Desa dan dapat mensinergikan program yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Khususnya terkait pengelolaan keuangan dan aset Desa sehingga mampu mengelola keuangan Desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif,” tandasnya. (Is/Adv).