Tumpang Tindih Kewenangan Tangani Anjal, Sri Puji Ungkap Kendala Rehabilitasi

Lensaborneo.com- Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti kembali menyuarakan jumlah anak jalanan (anjal) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang meningkat belakangan ini.

Ia menyoroti bahwa sebagian besar dari orang-orang yang sering memadati jalanan ini bukanlah penduduk asli Kota Tepian, dimana ini juga dinilainya menambah rumit persoalan.

Politisi Basuki Rahmat itu mengungkapkan bahwa, Dinas Sosial dan Satpol PP telah aktif dalam upaya penertiban, namun tantangan utama tetap terkait dengan kurangnya tempat penampungan yang memadai.

“Pengelolaan panti sosial sebagian besar berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi,” ujarnya, belum lama ini.

Untuk itu, Pemkot Samarinda menghadapi kendala dalam memberikan pembinaan dan rehabilitasi yang optimal bagi anjal dan ODGJ.

Lebih lanjut, kasus pemulangan warga ke daerah asal seperti Makassar, sebelumnya sudah pernah dilakukan, namun biayanya harus ditanggung oleh Pemkot Samarinda.

“Ini menunjukkan adanya tumpang tindih dalam kewenangan,” jelas Puji.

Dalam mengatasi masalah ini secara lebih efektif, ia memberikan saran agar Pemkot Samarinda memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

Di samping itu, ia juga mendorong Pemkot untuk secara aktif menyediakan lahan atau lokasi yang sesuai untuk pembangunan panti sosial, yang tidak hanya akan menjadi solusi jangka panjang, tetapi juga diharapkan dapat mengurangi keberadaan anjal dan ODGJ di jalanan.

“Kita berharap ini menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Samarinda,” tandasnya. (Liz/adv)