Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Tolak Tegas Kenaikan BPIH

Lensaborneo.com, Samarinda – Kementerian Agama (Kemenag) RI mengusulkan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH), menjadi Rp 69.193.733. Tarif ini dirasakan lebih mahal dan lebih tinggi dari Ongkos Naik Haji (ONH) negara tetangga seperti Malaysia.

Pengusulan ini lantas menuai penolakan berbagai pihak di seluruh Indonesia, tak terkecuali penolakan oleh legislator di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sani Bin Husain. Mengatakan  kenaikan BPIH sangat tidak rasional dan memberatkan masyarakat, di tengah kondisi ekonomi yang tengah sulit.

“Kenaikan biaya haji itu tidak rasional. Kenaikan itu juga sangat memberatkan di tengah kondisi ekonomi sulit saat ini. Apalagi kan latar belakang calon jamaah haji kota Samarinda sebagian besar adalah karyawan dan pelaku ekonomi kecil,” tegas Sani, kepada awak media, Selasa (24/1/23).

Secara umum, ia menilai bahwa wacana kenaikan BPIH disebabkan oleh kesalahan pengelolaan dana. Dimana dikatakannya, terdapat indirect cost dari setoran awal, senilai Rp25 juta.

“Kalau umpama calon jamaah haji menabung 20 tahun atau 30 tahun berarti uang tersebut telah mengendap selama itu. Maka seharusnya sudah dapat keuntungan,” jelasnya.

Namun faktanya, ujar Sani,  70 persen keuntungan pengeloalan dana haji diambil pemerintah untuk menerbitkan surat utang Negara (SUN) dan SUKUK yang keuntungannya hanya 5 persen. Sedangkan inflasi saja angkanya sudah di 5,4 persen. Sehingga keuntungan yang harusnya untuk jamaah malah hilang.

Sebagai pejabat daerah, Sani mengakui  sebenarnya dirinya tidak dapat mengomentari kebijakan dari pemerintah pusat terlalu jauh. Akan tetapi karena hal ini menyangkut kemaslahatan masyarakat banyak, dirinya tidak akan tinggal diam.

Pria asal Bontang ini berharap, kedepan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenag RI dapat lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola dana haji umat serta mau mendengar saran dari berbagai pihak.

“Pemerintah juga harus bertanggung jawab, karena banyak dana haji dipakai untuk subsidi APBN, dan pemerintah jangan pelit sama rakyat sendiri. Sedangkan menyuntik dana ke BUMN saja bisa bangkrut puluhan triliunan,” tutup Sani.(Liz/adv/dprdsamarinda)Editor : Yul