Rapur DPRD Samarinda dan Pemerintah Kota, Bentuk Propemperda

Lensaborneo.com- Pemerintah Kota Samarinda, melalui DPRD Samarinda, telah merancang 18 Peraturan Daerah (Perda) yang akan disahkan pada tahun 2025, dalam rapat paripurna Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Samarinda, Rabu (18/8/2024).

Dari 18 rancangan perda tersebut, 11 di antaranya merupakan usulan dari anggota DPRD, sementara 7 lainnya berasal dari Pemerintah Kota Samarinda.

Pembentukan perda ini merupakan upaya Pemerintah Kota dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang serta mengikuti regulasi terbaru. Untuk mengkaji lebih mendalam rancangan perda ini, DPRD Samarinda akan membentuk panitia khusus (pansus) yang disesuaikan dengan bidang-bidang terkait.

Salah satu perda penting yang sedang dibahas adalah mengenai penyelenggaraan transportasi, khususnya pengadaan transportasi massal yang diharapkan bisa meningkatkan mobilitas dan mengurangi kemacetan di kota. Meskipun diskusi baru berada di tahap awal, perda ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi sistem transportasi di Samarinda.

“Perda yang disusun bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib,” ujar Ketua Bapemperda Kota Samarinda, Samri Shaputr

Ia mencontohkan perda ketertiban umum yang meskipun kadang dirasa memberatkan, seperti larangan berjualan di pinggir jalan, pada akhirnya dibuat untuk menjaga kenyamanan dan keteraturan bersama.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda itu juga menyatakan bahwa meskipun ada pihak yang merasa dirugikan, seperti pedagang yang dilarang berjualan di pinggir jalan, perda ini tetaplah penting.

“Perda ini tetap penting untuk ditegakkan demi kepentingan umum dan sesuai dengan keinginan mayoritas masyarakat,” tandasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota juga fokus pada pengembangan UMKM dengan mengajukan kembali rancangan perda yang sempat tertunda, seperti regulasi usaha penginapan, perlindungan produk lokal UMKM, serta jaminan produk halal dan higienis. Beberapa rancangan perda ini ditunda sebelumnya karena keterbatasan waktu di tahun 2024. (Liz/adv)